EXPECTATION OF THE POLICY OF RELOCATING THE CAPITAL OF SUKABUMI REGENCY

M. Rijal Amirulloh

Abstract


The movement of the capital of Sukabumi Regency from Sukabumi City to Palabuanratu, which is 60 km away. it has been running for more than 21 years, since the issuance of Government Regulation number 66 of 1998 concerning Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuanratu. on July 27, 1998. But until now the movement of the capital was felt to be ineffective, because not all regional apparatus organizations (OPD) have offices in the capital. What was allegedly one of them was due to not getting support from the policy implementers and the community as the target policy group. Based on these problems, the research question that the author collated is What is the expectation of the policy of moving the capital of Sukabumi Regency to Palabuanratu ?. To obtain answers to these research questions, a public policy analysis was conducted using qualitative methods, based on the theory put forward by Nugroho, regarding one of the main features of successful public policy, which is to give hope. As a result the policy did not get support from the majority of Sukabumi Regency residents.

Keywords: policy expectations, district capital movements


Full Text:

PDF

References


Agustino,Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Ali, Feried, Andi Syamsul Alam & Sastro M. Wantu. 2012. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Rafika Aditama

Creswell, Johm W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terjemaah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Putra Setia

Dunn. William N. Dunn. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto, dan Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University PresJones. Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: Rajawali

Kusuwanegara, Solahudin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Miles. Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992 Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohensi Rohidin, Jakarta: UI-Press

Nugroho. Riant Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.

. 2014. Public Policy. Jakarta: Gramedia.

Rusli, Budimana. 2015. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif.

Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.

Parsons, Wayner. 2005. Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan Publik.Tejemahan Tri Wibowo Budi Santoso.Jakarta: Kencana

Purwanto, Erwan Agus, Agus Pramusinto, Wahyudi Kumorotomo, Nanang Pamuji Mugasejati, Ambar Widaningrum & Indri Dwi Apliliyanti. 2015. Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Putra, Nusa, & Hendraman. 2012. Metodologi Penelitian Kebijakan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Putro. Wasiti dkk. 2008. Kajian Tentang Aktualisasi Peran Serta Masyarakat dalam perumusan Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Wahab. Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyuntingan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS.

Regulations or Policies:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah

Tingkat II Cirebon Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Ke Kota Sumber Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Ke Kecamatan

Cibinong Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Ke Kota Soreang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuanratu

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

Peraturn Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025

Paraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032.

Other Sources:

Pemkab Sukabumi Bakal Pindahkan Semua Kantor Dinashttp://cianjurekspres.com/2016/pemkab-Sukabumi-bakal-pindahkan-semua- kantor-dinas/.[23/09/2016]

Saadie, Teddy Nurhadie. 2007. Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dan Budaya Pemerintahan Dalam Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Sukabumi. Disertasi Doktor dalam Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan UNPAD

Sejarah DPRD http://dprd-Sukabumikab.go.id/sejarah-dprd/.[23/09/16]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Powered by Puskom-UMJ