Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horizontal di Wilayah Rawan Konflik
Abstract
Konflik yang terjadi di masyarakat tidak hanya konflik yang disebabkan faktor sosial dan ekonomi, namun juga faktor politik. Hadirnya pemilihan langsung pada saat Pemilu atau Pilkada saat ini telah memunculkan ekses konflik sosial ditingkat horisontal dalam rentang waktu yang lama, bahkan sampai pada pemilu atau pilkada tahun berikutnya. Terkait hal tersebut penting dibangun sinergitas
yang kuat antara pemerintah lokal, elit lokal dan komunitas yang ada di masyarakat untuk berperan penting sebagai aktor pencegahan dan penyelesaian konflik. Pemerintah lokal dan elit lokal selama ini melakukan tindakan melalui program pencegahan konflik sebelum perhelatan pemilu atau pilkada dilaksanakan. Kegiatan tersebut seringkali belum menjadi fokus program, baik pemerintah lokal, elit lokal dan komunitas masyarakat. Sehingga kondisi tersebut dapat mengganggu social sustainability khusunya dalam jalinan kehidupan masyarakat yang longgar karena konflik politik. Berdasarkan kodisi yang ada di masyarakat tersebut, Tujuan Penelitian: untuk mengkaji 1) bagaimana tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat. 2) Mengapa konflik karena kegiatan politik seperti Pemilihan umum/Pilkada berlangsung
lama di masyarakat. 3) Bagaimana dampak konflik terhadap social sustainability. Tahapan Penelitian: Pengambilan data dilakukan di wilayah Tangerang Selatan sebagai bagian dari Provinsi Banten.
Wilayah Banten merupakan wilayah rawan konflik dari 10 wilayah yang menjadi prioritas POLRI pada tahun 2019. Hasil Penelitian; A) Faktor Penyebab Konflik Horisontal; Konflik internal parpol,
ketidak siapan untuk kalah, konflik berasal dari kepentingan ormas, hadirnya media, buzzer, lembaga survey yang tidak bertanggungjawab. B) Isu yang berkembang pada proses pemilu: Memilih Figur, pendidikan politik. C) Tingkat kesiapan pemerintah lokal dan elit lokal dalam menyiapkan pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat. (1) Tahapan Sebelum Pemilu/Pilkada dilaksanakan: Mengeluarkan surat edaran, Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidikan Politik, Evaluasi dan Silaturahmi ke masyarakat. (2) Tahapan Pada Pelaksanaan Pemilu/pilkada: Menjaga jarak dengan Pemerintah daerah, Melibatkan Tokoh Agama, Satpol PP dan Ormas: Tidak mengobral
Janji-janji politik. (3) Tahapan paska Pemilu/Pilkada: Konsolidasi dengan tokoh, kunjungan ke tokoh. D) Upaya Mitigasi Konflik: Menyiapkan program pembahasan potensi konflik, memetakan
scope/wilayah jangkauan konflik, kerjasama dan osialissasi politik, Pemetaan model konflik, sumber konflik dan kantong-kantong konflik.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Andriyani, L., Murod, M., Sulastri, E., Gunanto, D., Sahrul, M., &
Andiani, D. (2021). Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal
Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung
Ketahanan Sosial. Jurnal Ketahanan Nasional, 27(1), 39–64.
Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. Pembaharuan Hukum, 2(2), 301–311. Diambil
dari jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1376/1060
Bawaslu RI. (2017). Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, Dan Antar
Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, 1,82.
Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. The
British Journal of Sociology, 8(3),197. https://doi.org/10.2307/586859
Fimmastuti, D. R., Pramusinto, A., & Soerjo, D. (2018). Persepsi Dan
Tindakan Politik Pemuda Terhadap Gerakan Jogja Independent (JOINT) Dalam Pelaksanaan Pilwalkot Kota Yogyakarta Tahun 2017 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Pemuda (Studi Pada Relawan Jogja Independent (JOINT) di Kota Yogyakarta). Jurnal Ketahanan Nasional, 24(1), 94. https://doi.org/10.22146/jkn.32373
Hikmat, M. M. (2014). Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam
Pilkada Langsung di Indonesia. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan. https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.437
Humaedi, S., Kudus, I., Pancasilawan, R., & Nulhaqim, S. A. (2018).
Resolusi Konflik Pilkada Di Kota Cimahi Jawa Barat. Share : Social Work Journal, 8(1), 101. https://doi.org/10.24198/share.v8i1.
Kharisma, T. (2017). Konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di Grup
WhatsApp dengan Anggota Multikultural. Jurnal Penelitian Komunikasi, 20(2), 107–120. https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.233
Mahadhika Putra, F. (2017). Radikalisasi isu agama dalam pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dki jakarta tahun 2017. Departemen
Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro, 1–10.
Nehrun, I. (2016). Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 42. https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.40
Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. Journal Equilibrium.
Ramadlan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam
Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. Jurnal Penelitian Politik, 15(2), 249. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.753
Sembiring, R., & Simanihuruk, M. (2018). Politik Dinasti dan Desentralisasi. Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA). https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.148
Siswanto, E. (2017). Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2015 (Conflict of Elections for District Head of Jember in 2015). Jurnal Politico, 17(2), 286–312. Diambil dari http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/1003.
Tarmizi, A. M. H. P. S. T. J. (2018). LAPORAN KINERJA 2018.
Jakarta. Univer-, Y. (2014). Social Conflict and Social Movements . by Anthony Oberschall Review by : Roberta Ash. social forces, 52(4), 578–579.
DOI: https://doi.org/10.24853/independen.4.1.50-61
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Indexed by:
Jurnal INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global (e-ISSN:2721-9755).