Pengaruh Tindak Pidana Korupsi Megaproyek BTS (Base Transceiver Station) Oleh Kominfo Terhadap Tingkat Kepercayaan Mahasiswa Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tindak pidana korupsi pada megaproyek Base Transceiver Station (BTS) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental menggunakan instrumen kuesioner, sampel penelitian melibatkan 100 mahasiswa Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pada megaproyek BTS secara signifikan mempengaruhi tingkat kepercayaan mahasiswa Ilmu Politik FISIP UPN Veteran Jakarta. Temuan ini mencerminkan dampak negatif korupsi terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya mahasiswa, terhadap pemerintahan dan lembaga publik. Kontribusi penelitian ini melibatkan pemahaman lebih lanjut tentang pengaruh korupsi terhadap persepsi mahasiswa, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pencegahan korupsi dan peningkatan integritas lembaga pemerintahan di masa mendatang. Penelitian ini secara keseluruhan berperan dalam menyumbangkan pemikiran mendalam terkait dampak korupsi terhadap kepercayaan masyarakat, dengan potensi untuk membentuk langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan meningkatkan integritas lembaga pemerintahan di masa depan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arikunto, S. (2014). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta.
Bestari, N. P. (2023). CNBC Indonesia. Kronologi Kasus BTS 4G Sampai Muncul PT Milik Happy Hapsoro. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230616113601-37-446536/kronologi-kasus-bts-4g-sampai-muncul-pt-milik-happy-hapsoro
Chazawi, A. (2010). Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
CNN Indonesia. (2023). Daftar 16 Tersangka Perkara Korupsi Proyek BTS BAKTI Kominfo - Halaman 2. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231103162739-12-1019733/daftar-16-tersangka-perkara-korupsi-proyek-bts-bakti-kominfo/2
Darumurti, K. D. (2012). Kekuasaan diskresi pemerintah: kajian mengenai konsep, dasar pengujian, dan sarana kontrol. PT Citra Aditya Bakti.
Darumurti, K. D. (2016). Diskresi: Kajian Teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks. Genta Publishing.
DPR RI. (n.d.). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat. Retrieved November 28, 2023, from https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/432
Dzufaroh, A. N. (23 Mei 2023). 4 Fakta Proyek Pengadaan BTS 4G yang Dikorupsi Johnny G Plate. Kompas.com. https://amp.kompas.com/tren/read/2023/05/23/140000365/4-fakta-proyek-pengadaan-bts-4g-yang-dikorupsi-johnny-g-plate
Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking Transparency, Knowledge and Citizen Trust in Government: An Experiment. International Review of Administrative Sciences, 78(1), 50-73. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852311429667
Gultom, M. (2018). Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. PT Refika Aditama.
Hidayat, A. N. (2019). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan, dan Tindak Lanjut Audit Terhadap Korupsi di Indonesia. Politik Keuangan Negara STAN, 15-17. http://eprints.pknstan.ac.id/44/
Klitgaard, R. (2001). Membasmi Korupsi (Edisi Terjemahan). Yayasan Obor Indonesia.
Maani, K. D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayananan Publik. DEMOKRASI, 3(1), 47-60. https://media.neliti.com/media/publications/241816-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pel-1c438131.pdf
Pejabat Daerah dan PNS Paling Korup. (19 Agustus 2015). ICW. Diakses pada 1 Oktober 2023, dari https://antikorupsi.org/id/article/pejabat-daerah-dan-pns-paling-korup
Prasetya, H. B., & Fuad, A. S. (2013). Akuntabilitas dan Transparansi Publik Sebagai Instrumen Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi. Recidive, 2(3), 230-237. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32704
Rizhan, A. (2019). Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Krisis Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum di Indonesia. KODIFIKASI, 1(1), 118-127. http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/75/53
Sitohang, H., Anggusti, M., & Utomo, U. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif. PATIK: Jurnal Hukum, 7(2), 75-88. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/285/399/2109
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. (26 Februari 2023). ICW. Diakses pada 1 Oktober 2023, dari https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022
UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia. Retrieved November 28, 2023, from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_5.pdf
DOI: https://doi.org/10.24853/independen.5.1.13-20
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Indexed by:
Jurnal INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global (e-ISSN:2721-9755).