Tinjauan tentang Keadaan  Memaksa (Force Majeure) dalam Sengketa Perjanjian Murabahah di BNI Syariah Cabang Medan

Nisrina Mutiara Dewi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
nisrina@uinjkt.ac.id 

Fathurrahman Djamil
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
fathurrahman.djamil@uinjkt.ac.id 

ABSTRACT
Force marjeure is a condition that is likely to occur in a financing agreement in Islamic banking including murabahah contracts. This force majeure has elements that must be fulfilled which have been regulated in the KUHPer and Compilation of Sharia Economic Law. This type of research is a normative descriptive, type of normative legal research is research aimed at reviewing the Supreme Court's Decision Number 684 K / Ag / 2016. In a dispute the murabahah agreement reviews the force majeure in accordance with the applicable laws and regulations.
Keyword: Force Majeure, Disputes, Agreements

ABSTRAK 
Keadaan memaksa merupakan keadaan yang kemungkinan terjadi dalam perjanjian pembiayaan di perbankan Syariah termasuk akad murabahah. Keadaan memaksa ini memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi yang telah di atur pada KUHPer dan Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2011 tentang kompilasi hukum ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah normatif deskriftip, jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/ Ag/2016. Pada sengketa perjanjian murabahah meninjau tentang keadaan memaksa (Force Majeure) sudah sesuai dengan hukum perundanga-undangan yang berlaku. 
 Kata Kunci: Keadaan Memaksa (Force Majeure), Sengketa, Perjanjian, 

PENDAHULUAN
Produk dengan skim murabahah merupakan produk yang paling populer dan banyak digunakan oleh perbankan Islam diseluruh dunia, termasuk di Indonesia” (Heykal, 2010, hal. 43) Sebagaimana data dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) transaksi penyaluran bank syariah pada agustus yaitu (OJK, 2017) penyaluran dana Bank dengan akad mudharabah dan musyarakah sebanyak Rp 82. 223 Milyar dan Piutang sebanyak Rp 130.100 Milyar. Terdiri dari dua penyaluran yaitu piutang kepada non bank dengan akad murabahah sebanyak Rp 125.478 Milyar, qard sebanyak Rp 3.774 Milyar dan akad istisna sebanyak Rp 821 Milyar. Adapun piutang kepada pihak  bank lain akad murabahah sebanyak Rp 27 Milyar, qard dan istisna tidak ada. Kemudian pembiayaan dengan akad ijarah sebanyak 9.126 Milyar.
Dari data diatas penyaluran dana pada perbankan syariah sebanyak Rp 212.323 Milyar yang telah disalurkan kepada non bank dan bank lainnya.  Penyaluran dana dengan menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah sebanyak Rp 82. 223 Milyar sedangkan penyaluran dana dengan piutang sebesar 130.100 Milyar. Dalam penyaluran dana dengan piutang kepada non bank akad murabahah sebesar Rp 125.478 Milyar, sebesar Rp 3.774 Milyar menggunakan akad qard dan akad istisna sebesar Rp 821 Milyar. Adapun piutang kepada pihak  bank lain akad murabahah sebanyak Rp 27 Milyar, qard dan istisna tidak ada. Kemudian pembiayaan dengan akad ijarah sebanyak 9.126 Milyar. Maka dalam penyaluran dana kepada non bank dalam hal ini adalah nasabah/masyarakat akad murabahah dominan digunakan oleh perbankan syariah dan nasabah. Hal ini disebabkan karena akad murabahah tidak besar risiko pada bank syariah dan dalam pelaksanaannya juga mudah bagi bank syariah dan nasabah. Berbeda dengan risiko pada akad mudharabah dan musyarakah jika terjadi suatu kegagalan dalam mengelola pembiayaan maka bank syariah dan nasabah harus ikut menanggung kerugian. Karena, akad mudharabah dan musyarakah  menggunakan profit and loss sharing  dan kedua akad tersebut merupakan kategori akad kerjasama sehingga keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama. 
Sistem ekonomi modern pun juga turut tumbuh seiring berkembangnya zaman, sehingga bermunculanlah berbagai varian dalam transaksi perekonomian, yang mana perkembangan tersebut kadang-kadang memiliki unsur-unsur yang sedikit berbeda dengan akad-akad yang dikenal dalam hukum Islam. Salah satunya adalah klausa force majeure yang biasa terdapat dalam akad di perbankan syariah. Menurut Sophar Maru Hutagalung keadaan memaksa adalah Suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk.” (Hutagalung, 2013, hal. 67) Masih Berkaitan dengan keadaan memaksa, menurut Subekti dikatakan keadaan memaksa  yaitu keadaan yang telah timbul pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul oleh debitur sendiri. Jika debitur dalam membuktikan adanya keadaan memaksa, tuntutan kreditur akan ditolak oleh hakim dan debitur terlepas dari hukuman, baik berupa memenuhi perjanjian, maupun membayar ganti rugi yang timbul dari perjanjian. (Subekti, 2003, hal. 150)
Keadaan memaksa diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan “Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut maka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak”. (Pati, 2008, hal. 13)

Pasal dalam KUH Perdata yang dapat digunakan sebagai pedoman ketentuan force majeure selain Pasal 1244 KUH Perdata yang sudah disebutkan di atas, antara lain pada KUH Perdata Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Dalam Pasal 1245 KUH Perdata jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang elah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar. Keadaan memaksa di perbankan syariah juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 40 yang berbunyi: “Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”. Sedangkan menurut KHES, yakni pada Pasal 43 ayat 1, yang rumusannya sebagai berikut: “Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian sepihak dipikul oleh peminjam”, kemudian ayat selanjutnya: “Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan”. Menurut Rahmadi Usman sebab terjadinya masalah antara nasabah dan bank syariah yaitu: (Usman, 2012, hal. 291)
Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah antara bank dengan nasabah, antara lain disebabkan: (1) Nasabah cidera janji atau biasa dikenal dengan istilah wanprestasi; (2) Nasabah debitur mengalami force majeure; (3) Nasabah debitur melakukan perbuatan melawan hukum.
Salah satu kasus tentang keadaan memaksa (force majeure) yakni ketika Bank BNI Syariah Cabang Medan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang bernama Sudiro Atmaja untuk biaya pembangunan rumah diatas tanah yang terletak di Jl. Platina VII A Lingkungan 20, Kelurahan  Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan uang pembiayaan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah keuntungan/margin Bank BNI Syariah Cabang Medan sebesar Rp 281.600.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga kewajiban atau hutang yang harus dibayar oleh nasabah kepada Bank BNI Syariah Cabang Medan sebesar Rp 681.600.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan angsuran tiap bulannya Rp 5.680.000.00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 120 bulan.
Nasabah telah melakukan kewajibannya membayar uang angsuran sebagaimana yang telah disepakati di akad selama 5 (lima kali) tetapi, selanjutnya nasabah menggugat Bank BNI Syariah Cabang Medan ke Pengadilan Agama karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai akad dengan alasan telah terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang disebabkan tidak terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas rumah yang dibangun dengan dana pembiayaan dari Bank BNI Syariah Cabang Medan.
Amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 175/Pdt.G/2014/PA. Mdn yaitu telah terjadi keadaan memaksa (force majeure) dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2013/198/ disebabkan karena tidak terbitnya Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan karena termasuk dalam Renacana Taman, membebaskan nasabah dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2013/198/K karena telah terjadi keadaan memaksa (force majeure), Menghukum Bank BNI Syariah Cabang Medan untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala pembebanan berupa, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02239 Tanggal 30 Maret 2001 atas nama Sudiro Atmaja, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02240 Tanggal 30 Maret 2001 atas nama Mega Warni.
Pada tanggal 7 September 2014 Bank BNI Syariah Cabang Medan mengajukan banding. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA. Mdn menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Bank BNI Syariah sebagai Tergugat/Pembanding diterima dan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1757/Pdt.G/2014/PA. Mdn Tanggal 3 September 2015 M, bertepatan tanggal 19 Dzulqaidah 1436. Pengadilan Tinggi Agama Medan mengadili sendiri dalam provisi meyatakan permohonan provisi nasabah (Penggugat/Terbanding) tidak dapat diterima. Dalam Eksepsi Tergugat/Pembanding ditolak dan dalam pokok pekara, menolak gugatan nasabah (Penggugat) seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya nasabah memohon keberatan dengan mengajukan kasasi,  Hakim Mahkamah Agung dalam amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriftif, tujuan dari penelitian deskriftif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta. Di samping itu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mencakup Putusan Mahkamah Agung  Nomor 684  K/Ag/2016 dan data-data lain yang terkait dan mendukung secara ilmiah permasalahan yang Penulis angkat, seperti buku-buku, artikel-artikel ilmiah, tulisan-tulisan ahli hukum di internet, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian ini.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian pustaka (Library Research) yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yang bersumber dari:
Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari KUHP Perdata Pasal 1244 dan 1245,  juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 40. Putusan Mahkamah Agung  Nomor 684  K/Ag/2016, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA.Mdn.
Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain. 
Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.
Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data yang telah terkumpul, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier diolah dan dibahas dengan menggunakan analisis normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memilah, menafsirkan, membandingkan, dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh berdasarkan aturan hukum (sumber data) kedalam suatu bentuk pernyataan (deskripsi).
Setelah data dikumpulkan, selanjutnya diperiksa atau diteliti kembali untuk mencari kebenarannya yang ada hubungannya  dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berikutnya dilakukan analisis data, di mana analisis itu akan dilakukan secara kualitatif yaitu data yang telah diedit dan dipilih menurut katagori masing-masing dan kemudian dihubungkan satu sama lain dan/atau ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban atas masalah penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN: 
Profil dan Legal Standing Para Pihak Berpekara
Sudiro Atmaja adalah dalah seorang pegawai di pihak yang menyepakati menerima pembiayaan akad  murabahah  dari PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan yang bertempat tinggal di Jalan Platina VII A, Lingkungan 20, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Dalam hal ini merupakan pihak Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada perkara  No Putusan Nomor 684 K/Ag/2016. 
Sedangkan PT. Bank Negara Indonesia Syariah atau disingkat PT. BNI Syariah adalah bank syariah yang memiliki tiga fungsi yaitu penghimpunan dana , penyaluran dana dan jasa perbankan, berkantor Pusat di Jakarta, Cq. PT. Bank BNI Syari’ah Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 12 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Bayi Rohayati, S.H., Pimpinan Divisi Hukum PT. Bank BNI Syariah selanjutnya memberi kuasa kepada Erit Hafiz, S.H. dan kawan-kawan, para Pegawai pada PT. Bank BNI Syariah. Dan bergerak di sektor perbankan dalam hal ini PT. BNI Syariah dalam perkara Putusan Mahkamah Agung  Nomor 684  K/Ag/2016 sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon kasasi.
Sehingga baik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam perkara Putusan Nomor 684 K/Ag/2016 kedua nya memiliki hubungan sebagai penerima pembiayaan  (nasabah) dan pemberi pembiayaan (bank syariah). Dalam surat permohanannya, Pemohon Kasasi berdalih telah terjadi keadaan memaksa (force majeure). Keadaan tersebut telah disampaikan melalui Kuasa Hukumnya sesuai Surat Nomor 093/SCP/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, Perihal: Pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa (force majeure) kepada Tergugat, hal ini guna memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tanggal 10 September 2013 yang menyebutkan “Para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan keadaan memaksa (force majeure)”. Pembiayaan Murabahah tersebut dapat terjadi, karena pada mulanya Pemohon Kasasi ditawari dana pembiayaan untuk pembangunan rumah-rumah oleh dua pegawai Termohon Kasasibernama Edi Susanto dan Irawati yang mendatangi langsung ke rumah Penggugat.
Pemohon Kasasi telah mengatakan kepada dua pegawai Termohon Kasasi bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum diurus di Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan. Namun Pegawai Termohon Kasasimengatakan “tidak masalah kalau IMB-nya belum ada, karena rumah-rumah disekitarnya yang telah dibangun terlebih dahulu bisa terbit IMB-nya”. “Nanti kalau diurus pasti juga terbit IMB-nya”. Meskipun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum ada, dua pegawai Termohon Kassi tetap menyerahkan dana pembiayaan untuk diterima dan menyodorkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013 untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi, dimana dua pegawai Termohon Kasasimengatakan mengenai IMB-nya dapat diserahkan kepada Tergugat nanti setelah terbit dari Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, dan hal itu juga dimuat dalam ketentuan Pasal 5 huruf f Akad Pembiayaan Murabahah.
Akhirnya Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi mengadakan dan membuat perjanjian di bawah tangan yang dibubuhi meterai secukupnya berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013 sebesar Rp681.600.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2023. Adapun tujuan pembiayaan Murabahah tersebut adalah untuk Pembangunan-pembangunan Rumah yang beralamat di Jalan Platina VII Lingkungan 20 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari: 1 (satu) pintu terletak/menghadap Jalan Platina VII A dan 2 (dua) pintu terletak atau menghadap Gang Muksin Jalan Platina VII A. 
Selanjutnya sambil membangun rumah-rumah Pemohon Kasasi mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengajukan permohonannya pada tanggal 09 Februari 2014 kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan. Namun ternyata permohonan Pemohon Kasasi untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditolak, sesuai dengan Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan Nomor 648/1742, tanggal 5 Maret 2014 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi.  Disampaikan kepada Pemohon Kasai sebagai berikut “Sesuai Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) lembar 6.4 peruntukan tanah lokasi dimohon adalah Rencana Taman Jalan Platina VII A direncanakan lebar 10 meter Garis Sempadan Bangunan (GSB) 6 meter, Gg. Muksin direncanakan lebar 6 meter GSB 4 meter. Rencana Jalan disisi Utara Persil dimohon lebar 10 meter GSB 6 meter”. Adanya Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan tersebut dikaitkan dengan pembangunan rumah-rumah yang dilakukan Pemohon Kasasi, maka rumah rumah yang dibangun Penggugat tersebut jelas terkena Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) seluruhnya. 
Atas dasar itu Pemohon Kasasi merasa telah memenuhi syarat keadaan memaksa (force majeure) sebagai mana dalam KUH Perdata pada Pasal 1244-12245 KUH Perdata dan Pasal 40-43 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Syarat-syarat Perjanjian Kesepakatan atau persetujuan kehendak dari para pihak
Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/ K., tanggal 10 September 2013 Pegawai Termohon Kasasimenyodorkan perjanjian kepada Pemohon Kasasi. sebelumnya Pemohon Kasasi telah menyampaikan bahwa untuk pembangunan rumah tersebut belum ada IMB nya. Namun, pegawai Termohon Kasasi mengizinkan dan Pegawai Termohon Kasasi mengatakan “tidak masalah kalau IMB-nya belum ada, karena rumah-rumah disekitarnya yang telah dibangun terlebih dahulu bisa terbit IMB-nya”. Akhirnya Pemohon Kasasi memberikan tanda tangan pada perjanjian tersebut. Kesepakatan ini hendaknya didasari oleh suatu kehendak yang sifatnya bebas. Kehendak yang bebas adalah kehendak yang tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan adapun teradapat keadaan 
Tidak terjadinya kekhilafan artinya bahwa benar perihal orang atau barang yang menjadi tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila terjadi kekhilafan mengenai hakikat benda yang menjadi pokok perjanjian atau mengenasi sifat khusus/keahlian khusus dari orang dengan siapa diadakan perjanjian, dapat berakibat perjanjian tersebut batal. Dalam hal ini tidak terjadi kekhilafan baik perihal orang maupun barang yang menjadi tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian.
Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Dalam hal ini kedua belah pihak menyetujui perjanjian tidak dibawah paksaan dan tidak adanya ancaman agar salah satu satu pihak mau menyetujui klausul dalam perjanjian. 
Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keteranga-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan sehingga pihak lain terbujuk karena untuk memberikan perizinan. Jadi, dengan tidak adanya unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan dalam perjanjian yang dibuat para pihak, maka kehendak dalam perjanjian tersebut maka perjanjian dianggap baik. Hanya saja dalam kasus ini terdapat kecerobohan yang dilakukan oleh pegawai bank yang mencairkan pembiayaan padahal secara syarat-syarat belum secara lengkap dipenuhi. Dalam kasus seperti ini sebaiknya pegawai yang tidak melaksanakan standar prosedur operasional di kenakan sanksi.
Kecakapan para pihak
Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Kecuali mereka yang termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata mengenai orang-orang yang tidak cakap. Namun perlu diketahui bahwa subjek hukum tidak hanya berupa orang-perorangan, namun juga dapat berupa badan hukum.
Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap menurut hukum. Dalam hal ini, Pemohon Kasasi merupakan subjek hukum manusia dan dianggap cakap menurut hukum karena telah memenuhi batas umur dewasa dalam KUH perdata dan tidak berada di bawah pengampuan. (lihat pasal 1330 KUH Perdata).
Sedangkan Termohon Kasasi merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum (recht person). Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasarkan undng-undang, diberi status sebagai pendukung, hak dan kewajiban, seperti manusia. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain dan melakukan perbuatan hukum perjanjian apa saja sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Hal tertentu
Hal tertentu dapat diartikan sebagai objek perjanjian (prestasi). Dalam perjanjian pembiayaan murabahah sudah jelas diketahui apa yang menjadi objek perjanjian. Bahwa prestasi yang wajib dipenuhi oleh para pihak yaitu "melakukan sesuatu". Pemohon Kasasi sebagai penerima pembiayaan berkewajiban untuk membayar setiap bulan dan menggunakan bahan matrial sesuai dengan perjanjian yang disepakati, Sedangkan Termohon Kasasisebagai pihak yang memberikan pembiayaan berkewajiban memberikan pembiayaan sebesar empat ratus juta. Kemudian ditentukan pula barang yang menjadi objek prestasi, yaitu matrial pembangunan rumah. Karena objek perjanjian ini sangat memungkinkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Jika objek hukumnya adalah bahan matrial untuk pembangun rumah seharusnya bank syariah tidak menaruh syarat IMB seperti pembiayaan KPR sedangakan bank syariah mempersyaratkan IMB maka harus tetap dilaksanakan dan dipatuhi. Jika tidak memenuhi syarat maka seharusnya bank syariah tidak mencairkan untuk pembelian bahan matrrial tersebut.
Sebab yang Halal
Yang dimaksud disini adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, causa berarti isi perjanjian itu sendiri. (Subekti, 2003, hal. 136) Adapun causa yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. (Subekti, 2003, hal. 137) Dikarenakan tujuan dari dibuatnya perjanjian sama sekali tidak bertentangan dengan ketiga hal tersebut, maka perjanjian telah memenuhi syarat.
Berdasarkan analisis dari sisi perjanjian diatas, maka perjanjian Nomor Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/ K tanggal 10 September 2013 yang ditanda tangani oleh para pihak, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Dengan memenuhi perjanjiannya demikian perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat, diakui dan memiliki akibat hukum (legally concluded contract).
Unsur-unsur Keadaan Memaksa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Ag/2016 tentang Gugatan Perjanjian Murabahah Di Bank BNI Syariah Cabang Medan
Sebagaimana dalil-dalil Pemohon Kasasi yang telah dijelaskan pada Bab III, perlu dianalisis kaitannya dengan teori hukum yang berlaku di Indonesia. Pembahasan lebih lanjut dari sisi hukum dapat memperjelas duduk perkara dalam kasus ini dan memberikan gambaran penerapan suatu ajaran hukum atau teori tertentu dalam praktik dunia hukum. Adapun unsur-unsur keadaan memaksa Berdasarkan pasal-pasal dalam KUH Perdata menurut Rahmat S. S. Soemadipradja, unsur-unsur keadaan memaksa meliputi: (Soemadipradja, 2010, hal. 5) (1) Peristiwa yang tidak terduga; (2)Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; (3) Tidak ada itikad buruk dari debitur; (4) Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur; (5) Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi; (6) Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan; (7) Keadaan diluar kesalahan debitur; (8) Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang); (9) Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain); (10) Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.
Dalam surat permohonannya, Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa ditolaknya Izin Membangun Bangunan ( IMB) yang disampaikan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan Nomor 648/1742, bahwa rumah yang dibangun Pemohon Kasasi terkena Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) seluruhnya. Adapun peristiwa atau fakta kejadian yang dijadikan alasan oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut: 
Memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/ K., tanggal 10 September 2013 yang menyebutkan “Para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan keadaan memaksa (force majeure)”. Adapun pengertian keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2)-nya yang menyebutkan:  
“Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah sesuatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau para pihak, yang mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi dan kebijaksanaan maupun Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian”
Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Termohon Kasasi terkait dengan ditolaknya permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan terkena Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) seluruhnya atas rumah-rumah Penggugat, jelas telah timbul keadaan memaksa (force majeure)”.
Tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi yang tetap memberikan Surat Somasi ke-1 kepada Penggugat sesuai suratnya Nomor MES/09/908/R., tertanggal 17 September 2014 dan tetap menyatakan Penggugat berkewajiban memenuhi pembayaran angsuran bulanan sesuai suratnya Nomor MES/06/1488., tanggal 07 Oktober 2014, jelas Tergugat telah melalaikan ketentuan Pasal 17 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013, dan untuk itu Tergugat dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi). 
Demikian alasan hukum mengenai dasar hukum bagi Pemohon Kasasi, fakta dan peristiwa yang dijadikan dasar bagi Pemohon Kasasi dalam perkara Putusan Mahkamah Agung  Nomor 684  K/Ag/2016 cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Medan agar menyatakan telah terjadi keadaan memaksa (force majeure) dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013.
Pemohon Kasasi menceritakan secara kronologis bahwa pegawai menyampaikan bahwa persyaratan IMB dapat disusulkan setelah terbit. Kemudian Bank BNI Syariah memberikan pembiayaan untuk nasabah sambil menunggu pembangunan nasabah mengajukan permohonan IMB ternyata IMB di tolak karena lahan tersebut secara keseluruhan menjadi taman. Hal ini terdapat kelalaian pegawai bank yang mencairkan uang senilai empat ratus juta padahal secara persyaratan belum terpenuhi yakni tidak adanya IMB. Menurut penulis maka dalam kasus ini bank bertanggung jawab atass kerugian nasabah. Adapun kerugian nasabah yaitu, pembangunan rumah yang sudah mengeluarkan biaya akan sia-sia dan nasabah tetap diminta untuk membayar angsuran kepada bank. Penulis akan menganalisis gugatan perjanjian murabahah tersebut memenuhi atau tidak unsur-unsur keadaan memaksa
Peristiwa yang Tidak Terduga, yaitu peristiwa yang tidak pernah diketahui/diharapkan oleh pihak bank atau nasabah pada saat disepakati kontrak. Dalam gugatan perjanjian murabahah nasabah dalam suratnya memberitahu bahwa telah terjadi keadaan memaksa dengan alasan ditolaknya perizinan IMB. Ditolaknya IMB menurut Pemohon Kasasi merupakan hal yang tidak di duga oleh para pihak. Namun, menurut penulis tidak terbitnya IMB tidak bisa dijadikan alasan karena IMB merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika ingin mendapatkan pembiayaan dan kewajiban setiap orang yang mau membangun suatu bangunan (rumah) sebelum membangun rumah. Dapat di kaji lebih luas mengapa pihak bank sudah mencairkan dana pembiayaan padahal syarat-syarat dalam SOP (salah satu IMB) belum dipenuhi oleh nasabah. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, unsur ini yaitu ketika tidak ada kesalahan/kelalaian dari pihak nasabah sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh nasabah. Dalam kasus ini terdapat kesalahan nasabah yaitu membangun rumah terlebih dahulu padahal belum menerima izin membangun bangunan dari pemerintah daerah.  Tidak ada itikad buruk dari debitur, tidak ada itikad buruk  namun menjadi perhatian adanya kesalahan dari pihak pegawai bank yang tidak melaksanakan SOP dalam menyalurkan pembiayaan. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur, IMB merupakan kewajiban bagi siapa saja yang mau mendirikan bangunan sehingga dalam hal ini ada kesalahan dari nasbah. Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi, kerugian dari nasabah karena rumah ditolaknya IMB maka nasabah  harus tetap membayar kewajiban kepada bank dengan tidak mendapatkan ganti rugi. Dan Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan, prestasi membangun rumah akan melahirkan larangan perintah namun ada kesalahan nasabah yang belum memiliki IMB  tetapi sudah membangun rumah. Maka dalam gugatan ini nasabah tidak memenuhi unsur-unsur keadaan memaksa atau hakim telah memutuskan sesuai dengan hukum perdata.
Patut menjadi perhatian dari uraian fakta yang telah terjadi, pegawai sebagai yang tidak mengindahkan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur salam Standar Operating Procedure (SOP). Maka perbuatan pegawai telah melanggar ketentuan pasal 20 ayat 2 PBI Nomoor 25 Tahun 2009 dengan memberikan informasi yang tidak benar, memalsukan informasi untuk mengelabui nasabah. Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak selalu mengikuti prosedur yang benar dan terkadang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Kesalahan yang dilakukan salah satu nya merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian . prinsip kehati-hatiaan ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah
Bank dalam upaya menjaga “kepercayaan nasabah” tentu berupaya secara maksimal agar seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan aman khususnya dari resiko hukum. Aman dalam pengertian di sini adalah bahwa transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Dalam upaya untuk mewujudkan transaksi yang aman secara hukum, pihak Bank biasanya telah membuat suatu ketentuan teknis prosedural atau sering disebut dengan istilah Standard Operasional Procedure (SOP). SOP adalah aturan yang bersifat internal dan khusus. Dikatakan internal karena keberlakuannya hanya pada Bank yang bersangkutan, sedangkan disebut khusus karena SOP hanya mengatur tentang suatu transaksi tertentu.
Dalam praktek banyak diantara “Pelaku Operasional Bank” yang belum atau tidak mengetahui dan memahami SOP sekalipun itu terkait langsung dengan ruang lingkup kerjanya. Kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya kesalahan atau pelanggaran terhadap SOP. Pelanggaran terhadap SOP memang bukan semata-mata disebabkan oleh “ketidaktahuan atau ketidaktaatan” terhadap peraturan. Kadang kala kesalahan atau pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan faktor lain. Misalnya, karena kepercayaan yang berlebihan terhadap rekan kerja atau atasan, toleransi pada rekan kerja yang melampaui batas, rasa hormat yang berlebihan, rasa sungkan akan atasan dan senior dan untuk mengejar targer agar mendapatkan insentif/bonus. 
Sanksi dan akibat hukum atas pelanggaran sop Seperti disebutkan di atas, bahwa pelanggaran SOP merupakan pelanggaran hukum. Konsekuensi dari suatu pelanggaran menimbulkan tanggung jawab hukum pidana, denda dan/atau ganti rugi. Hal yang perlu diperhatikan dengan sanksi hukum ini adalah bahwa sanksi hukum tersebut “melekat pada pembuat kesalahan”. Artinya tanggung jawab hukum atas pelanggaran tersebut sepenuhnya berada pada pribadi yang melakukan pelanggaran. Melihat kenyataan tersebut, maka mentaati dan melaksanakan SOP serta ketentuan yang berlaku lainnya merupakan suatu keharusan bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawabnya.
Solusi agar terhindar dari pelanggaran SOP salah satu cara yang paling tepat untuk mengatasi agar terhindar dari permasalahan hukum sebagaimana disebutkan di atas adalah memahami, mentaati dan melaksanakan SOP serta ketentuan lain yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan professionalism, accountability, independency dan tranparansy dalam bekerja. Melalui upaya ini diharapkan pegawai mampu bekerja dengan lebih baik, memilah dan memilih mana yang baik dan benar, menempatkan hubungan teman, keluarga dan senioritas dalam bekerja, tidak mudah dipengaruhi dan memberikan kepercayaan kepada rekan kerja atau pihak lain, lebih teliti dan hati-hati serta taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Langkah ini juga dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi perasaan yang berlebihan baik terhadap rekan kerja maupun pihak lainnya, sehingga penilaian kita akan lebih obyektif dan proporsional. Hal lain yang tidak kalah penting untuk dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan/atau kesalahan adalah dengan cara menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudent Banking Principle) secara konsekuen dan penuh komitmen. Prudent Banking Principle merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent). Kesungguhan dalam menerapkan prinsip ini akan sangat membantu untuk mencegah maupun mengurangi terjadinya kesalahan dan pelanggaran. Semakin tinggi kehati-hatian dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tentunya semakin tipis kemungkinan terjadinya kesalahan atau pelanggaran dalam pekerjaan yang bersangkutan. Pentingynya Prudent Banking Principle dalam operasional Bank, dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Kemudian, Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa ”Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Contoh dari Prudent Banking Principle ini dalam pembiayaan adalah bahwa pegawai  harus teliti melihat syarat dan berkas-berkas yang diajukan terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Misalnya meneliti dengan cermat apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum, asli atau palsu, begitu dengan tanda tangannya (asli atau palsu), apakah berkas tersebut diperoleh secara benar oleh pihak yang mengajukan (dalam praktek sering terjadi penyalahgunaan KTP dan berkas sejenis lainnya), Intinya Prudent Banking Principle menekankan kepada kita agar teliti, cermat, tidak gegabah, tapi tetap professional dalam bekerja. (Batubara, 2016) Maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pencairan pembiayaan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BNI Syariah yaitu mencairkan pembiayaan padahal belum memenuhi persyaratan  yaitu menyerahkan IMB.
REFERENSI
Batubara, S. (2016, Maret 18). Aspek Hukum Standar Operasional Prosedure. Retrieved September 5, 2017, from Orinton Law Firm: http://orintonlawfirm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:aspek-hukum-standard-operasional-prosedure sop&catid=7&Itemid=307
Heykal, N. H. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
Hutagalung, S. M. (2013). Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law. Jakarta: Sinar Grafika.
Mamudji, S. S. (2004). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
OJK. (2017). Kanal Syariah Data dan Statistik Reksadana Syariah. Retrieved Februari 20, 2017, from Otoritas Jasa Keuangan: http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-danasyariah/Default.aspx
Pati, A. M. (2008). Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 Bw. Jakarta: Rajawali Pers.
Soemadipradja, R. S. (2010). Penjelasan hukum tentang keadaan memaksa. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
Subekti. (2003). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.
Usman, R. (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.