DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK DAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PRODUSEN DAN KONSUMEN BERAS DI INDONESIA

Dahlia Nauly

Abstract


Kebijakan subsidi pupuk merupakan  salah satu kebijakan yang penting di bidang pertanian di Indonesia. Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kebijakan ini bertujuan ntuk melindungi petani dari jatuhnya harga gabah pada saat panen raya. Tulisan ini mengkaji dampak kebijakan subsidi pupuk dan HPP bagi produsen dan konsumen. Data yang digunakan adalah data time series tahunan dari tahun 1981 sampai 2014 dengan model ekonometrika persamaan simultan. Hasilnya menunjukkan bahwa surplus produsen dan surplus konsumen dipengaruhi oleh kondisi pasar beras domestik. Surplus produsen akan dicapai jika pemerintah menerapkan kebijakan jaminan harga berupa peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sedangkan surplus konsumen akan dicapai jika pemerintah menerapkan kebijakan peningkatan subsidi input berupa kredit pertanian dan subsidi pupuk serta peningkatan produktivitas areal.  Untuk meningkatan surplus produsen dan konsumen secara merata maka perlu diterapkan paket kebijakan yang merupakan kombinasi dari kebijakan subsidi pupuk dan kebijakan HPP.


Keywords


subsidi pupuk, harga pembelian pemerintah, beras

Full Text:

PDF

References


Herman, A.S., Djumarman, dan H. Sukesi. 2005. Kajian Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi. Laporan Penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Jakarta.

Hutagaol, P., W.R. Susila, dan S. Hartoyo. 2009. Evaluasi Dampak Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk terhadap Usaha Tani dan Pengembangan Pedesaan. Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Ilham, N. 2001. Dampak Kebijakan Tata Niaga Pupuk terhadap Peran Koperasi Unit Desa sebagai Distributor Pupuk. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Pindyck RS, Rubinfeild DL. 1991. Econometric Models and Economic Forcasts. Third Edition. New York (US): McGarw-Hill Inc.

PSE-KP (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian). 2006. Konstruksi Kebijakan Pupuk 2006. PSE-KP, Bogor.

PSE-KP (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian). 2007. Kebijakan PSO/ Subsidi Pupuk dan Sistem Distribusi. PSEKP, Bogor.

PSE-KP (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian). 2009. Pengalihan Subsidi Pupuk ke Subsidi Benih, Analisis Kebijakan. PSE-KP, Bogor.

Sjari, D.R. 2007. Pengaruh Subsidi Harga Pupuk terhadap Pendapatan Petani: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Bank Indonesia, Jakarta. http://www.bi.go.id [4 Mei 2019].

Siswanto, E. 2017. Dampak Kebijakan Perberasan Terhadap Pasar beras dan Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Beras di Indonesia [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Sitepu RK. 2002. Dampak Kebijakan Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Susila WR. 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. Jurnal Litbang Pertanian, 29(2).: 43-49.

Susila, W.R. dan B. Sinaga. 2005. Analisis kebijakan industri gula Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi 23(1): 30-53.

Syafa’at, N., A. Purwoto, M. Maulana, dan C. Muslim. 2006. Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Distribusinya. Laporan Akhir Penelitian, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

World Bank. 2009a. Fertilizer Subsidies in Indonesia, Policy Note. Indonesia Agriculture Public Expenditure Review, the World Bank, Jakarta.

World Bank. 2009b. Indonesia Agricultural Public Spending and Growth, Policy Note. Indonesia Agriculture Public Expenditure Review, the World Bank, Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.24853/jat.4.1.40-55

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright of Jurnal AGROSAINS dan TEKNOLOGI (e-ISSN:2528-3278, p-ISSN:2528-0201).

   Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Powered by Puskom-UMJ