KINERJA KEASISTENAN UTAMA III OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN MALADMINISTRASI DI BIDANG PEREKONOMIAN

Abstract

Maladministrasi adalah perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik. Keasistenan Utama III Ombudsman RI salah satu tim di Ombudsman Republik Indonesia yang fungsinya untuk memantau dan mencegah dilakukannya tindakan maladministrasi menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat di sektor perekonomian. Tujuan dari ini Penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Keasistenan Utama III Ombudsman RI dalam rangka penanganan maladministrasi di bidang perekonomian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dalam penelitian ini adalah produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas belum maksimal karena penanganan maladministrasi oleh Keasistenan Utama III Ombudsman RI belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kualitas layanan juga belum maksimal karena masih terdapatnya masyarakat yang belum puas dengan layanan yang diberikan oleh Keasistenan Utama III Ombudsman RI, terlihat masih ada beberapa laporan masyarakat yang belum terselesaikan oleh Keasistenan Utama III Ombudsman RI. Dari indikator responsivitas sudah cukup maksimal dilihat dari tindakan-tindakan pencegahan dan inisiatif dari keasistenan utama III terhadap isu-isu yang sedang berkembang yang berpotensi terjadi maladministrasi. Responsibilitas sudah maksimal dilakukan. Dalam penanganan maladministrasi yaitu Keasistenan Utama III sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang sudah ada dan sesuai dengan alur proses yang sudah dibuat. Disisi lain yaitu dengan melakukan pola koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemasyarakatan. Dalam koordinasi dengan lintas instansi sudah cukup baik. Keasistenan Utama III Ombudsman RI juga sudah mampu bersifat akuntabel dan transparan kepada masyarakat luas maupun terkhusus kepada pelapor dengan upaya-upaya untuk yang menunjukan keterbukaan informasi.