KETERLIBATAN AKTOR KEBIJAKAN DALAM FORMULASI RANCANGAN UNDANG -UNDANG ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

Abstract

Peranan energi yang penting bagi pembangunan nasional, dianggap dapat mencapai keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.  Dalam rangka memenuhi upaya pengoptimalan energi terbarukan di indonesia demi kehidupan berkelanjutan, Komisi VII DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana tahapan proses atau formulasi RUU EBET tersebut oleh Komisi VII DPR RI. Teori penelitian ini menggunakan teori fase formulasi kebijakan menurut William Dunn (2001) dengan 4 indikator diantaranya pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari 4 (empat) indikator menyimpulkan bahwa pada indikator pencarian masalah, Komisi VII sudah luas dalam menjaring aspirasi, namun belum cukup baik dalam menindaklanjuti aspirasi, pada indikator pendefinisian masalah, Komisi VII melakukan analisis data dan klasterisasi masalah dalam bentuk pasal-pasal, pada indikator spesifikasi masalah, Komisi VII memperluas partisipasi publik dengan melibatkan media dan kembali mengundang banyak pihak, pada indikator pengenalan masalah, Komisi VII belum memiliki kesepakatan yang sama dengan banyak pihak termasuk pemerintah sehingga belum melakukan uji publik. Saran dari penelitian ini adalah, perlu mengedepankan meaningful participation agar RUU EBET mencapai kesepakatan bersama sehingga dapat segera disahkan dengan proses dan substansi yang baik dan benar.

Kata kunci: Formulasi Kebijakan, RUU EBET, Peran Aktor Kebijakan