KAMPANYE POLITIK KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Abstract

Kasus kekerasan seksual telah menjadi tren yang terus meningkat. Sebagai salah satu cara menekan angka tren kekerasan seksual yang meningkat maka Komnas Perempuan menggagas pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau disingkat dengan RUU TPKS pada 2012 silam. Namun dalam perjalanannya pengesahan RUU TPKS tidak kunjung usai dan berulang kali mengalami penundaan. Pengesahan suatu RUU tidak akan bisa didorong tanpa komunikasi politik yang efektif. Komnas Perempuan melakukan upaya promosi kepada publik meliputi kampanye politik dalam memberi pengaruh atau mengubah sikap pada khalayak merupakan upaya yang dilakukan demi pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Maka, signifikasi penelitian ini adalah Kampanye politik yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam mendorong rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan penelitian adalah membuat analisa terkait kampanye politik yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang dilakukan untuk mendorong pengesahan RUU TPKS. Metode yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini mendekripsikan hasil wawancara mendalam dari narasumber yang terlibat langsung dalam proses kampanye politik Komnas Perempuan dari tahun ke tahun demi disahkannya rancangan undang-undang tersebut. sementara itu hasilnya adalah Kampanye yang dilakukan Komnas Perempuan dapat mempengaruhi khalayak dengan perubahan awareness, attitude dan action. Dalam hal ini, kampanye politik dapat didasarkan pada upaya perubahan kesadaran, tingkah laku dan aksi yang dilakukan setelah melakukan kampanye politik terkait pentingnya pengesahan RUU TPKS yang dimaksud.