KONSULTASI HUKUM DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BAGI YANG TIDAK MAMPU

Abstract

Salah satu faktor bahwa masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum tidak adanya jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama-sama berstatus sebagai warga negara sesuai dengan sistem hukum. Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga konsultasi dan bantuan hukum dalam memberikan pendampingan hukum dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat tidak mampu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini difokuskan pada kegiatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam melaksanakan perannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum wajib memberikan Pendampingan atas bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma namun informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis atau cuma-cuma belum maksimal sehingga masih sangat banyak para terdakwa atau tersangka yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, sehingga menimbulkan ketidakberdayaan pengguna dalam menghadapi tuduhan/sangkaan/dakwaan dari negara.