PATTIRO Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Menerapkan Anggaran Berbasis Ekologi
Abstract
PATTIRO adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang advokasi dan analisis kebijakan dimana PATTIRO kerap memberikan pendampingan teknis kepada pemerintahan dalam memperbaiki pelayanan publik hingga pada pengelolaan anggaran publik, salah satunya adalah dalam bidang ecologic fiscal transfer (EFT). Tujuan dari kegiatan analisis EFT ini digunakan sebagai bahan analisis bagi daerah yang telah menerapkan skema EFT dengan baik sehingga dapat menjadi kerangka acuan untuk daerah lain yang belum dan ingin menerapkan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan berkomunikasi secara intensif dengan lembaga swadaya masyarakat pendaming daerah yang telah menerapkan EFT. Hasil dari kegiatan ini adalah didapatkan informasi yang cukup lengkap untuk analisis bagaimana implementasi penerapan EFT di daerah namun ada kendala terkait komunikasi kepada mitra yang cukup lamban dalam merespon.References
Dinas Pertanian dan pangan kabupaten bener meriah . (2021, april 30). Bener Meriah Ciptakan Inovasi "Depik". Retrieved from Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah : Https://dinpertanianpangan.benermeriahkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/bener-meriah-ciptakan-inovasi-depik
DLHK Aceh . (2019, agustus 30). Indikator Kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi Di Bener Meriah Mulai Dirumuskan . Retrieved from Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan: http://www.dlhk.acehprov.go.id
Laksana , S., & Gustav, T. I. (2022). Mengagas Indikator Kinerja Agroekologi Sebagai Inovasi Kebjiakan Alokasi Dana Insentif Daerah . Working Papers , 18-30.
Nugraha , R. (2022). Pattiro dorong insentif fiskal bagi daerah yang menerapkan regulasi take/tape. Retrieved from PATTIRO Synergy For Change: http://www.pattiro.org
Nurfitriani , F., Salminah , M., Rochmayanto , Y., Sari , G. K., & Kurniasari, D. R. (2020 ). Konsep Kebijakan Transfer Bebasis Ekologi . Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
Pemerintah Indonesia . (2020). Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung Kabupaten Bener Meriah . Bener Meriah : Sekretaris Daerah Kabupaten .
Pemerintah Indonesia . (2021). Peraturan Bupati Bengkalis Nomo 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis . Bengkalis : Sekretaris Daerah.
Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Siak Kabupaten Hijau . Siak: Sekretaris Daerah Kabupaten Siak .
Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Bupati Nunukan No. 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan No 15 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa. Nunukan : Sekretaris Daerah .
Pemerintah Indonesia. (2021). PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG ADAT DAN KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021. Jayapura: Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Bupati Sanggau No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa DI Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 . Sanggau : Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau .
Ramli, M. K. (2022, agustus 10). Pemkab Aceh Barat Daya Adopsi Kebijakan TAKE . Retrieved from BeritaBaru.co: https://www.beritabaru.co
