PENDIDIKAN POLITIK DAN SOSIALISASI PEMILU 2024

Abstract

Pada tahun 2024, bangsa Indonesia akan menjalankan pemilihan umum, yang merupakan sebuah agenda rutin setiap lima tahun. Tetapi Pemilu 2024 memiliki arti penting karena akan menentukan masa depan Indonesia. Di samping memilih anggota parleman yang baru dan presiden baru, setelah Presiden Joko Widodo tidak bisa mencalonkan diri akibat ketentuan UUD 1945, Pemilu 2024 akan menjadi batu ujian menyangkut kualitas demokrasi di Indonesia. Di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, demokrasi Indonesia disebut mengalami stagnasi, karena Presiden SBY melakukan kebijakan politik yang lebih akomodatif terhadap berbagai pihak demi menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, reformasi birokrasi dan militer harus berjalan secara pelan-pelan, pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, dan perlindungan kaum minoritas serta kebebasan pers masih harus diperjuangkan. Tetapi di era Jokowi, demokrasi Indonesia disebut mengalami mengalami kemunduran akibat polarisasi politik, perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih merajalelanya korupsi, serta pembatasan kebebasan sipil. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka penting untuk memberikan pendidikan politik kepada  masyarakat sehingga mereka mampu memilih para pemimpin yang baik di Pemilu 2024. Salah kegiatan yang bisa dilakukan adalah melalui kegiatan ceramah dan diskusi di sebuah wilayah pinggiran ibukota Jakarta yang padat penduduk, yakni di Grya Dakwah Muhammadiyah, Sawangan Elok, Depok. Hasil kegiatan ini menunjukkan bawa peserta telah memiliki pemahaman yang baik mengenai perkembangan politik terutama yang terkait dengan pemilu. Mereka juga antusias mengikuti ceramah dan diskusi. Hanya saja, mereka masih rentan kurang kritis ketika menerima berita yang datang kepada mereka, sehingga rentan terjebak dalam polarisasi politik.