UPAYA HUKUM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DAN AKIBATNYA TERHADAP HAK ANAK (ANALISIS PUTUSAN MA No. 367 K/AG/2010)

Abstract

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak yang orang tuanya bercerai seringkali tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 367 K/AG/2010 telah memberikan kewajiban mengasuh pada ibunya. Kurun waktu yang dilalui dalam proses perceraian cukup lama, dan antara orang tuanya sudah tidak satu rumah, hal ini akan berakibat buruk pada tumbuh kembang seorang anak. Sehingga terhadap penyelesaian kasus cerai harus dibatasi jenjang pengajuan sampai batas maksimal Banding. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif deskriptif. Lamanya proses hukum perkara cerai, akan berkibat buruk terhadap tumbuh kembang anak, oleh karenanya negara harus membatasi cara membatasi pengajuan proses cerai yang hanya sampai pada tingkat banding.