Pengaruh Pandemic Covid-19 Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Kontrak Kontruksi Di Indonesia

Abstract

Tujuan Pembangunan Nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia; memajukkan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  Hal diatas, dapat dikatakan sesuai dengan paham negara kesejahteraan yang di anut oleh Negara Indonesia bahwa, fungsi utama pemerintah bukan sekedar pemberi ketertiban dan keamanan, melainkan sebagai penyelenggara kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang mana dapat dicapai melalui usaha-usaha pembangunan. Berkaitan dengan itu, maka pentingnya ketersedian konstruksi berupa sarana dan prasarana sebagai wujud pelayanan pada masyarakat oleh pemerintah harus disiapkan dengan baik karena jika terjadi ketidak sesuaian dari aspek tersebut, dapat menimbulkan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan yang mendatangkan resiko atau kerugian finansial dalam pelayanan publik, ditambah lagi ketika masa pandemi covid-19 ini. Maka penelitian  yang akan dibahas adalah Apakah COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (force majeure) meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian ? Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan dalam kontrak kontruksi dilihat dari hukum konstruksi Indonesia dan Hukum Konstruksi Internasional ?Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.Hasil penelitian ditemukan bahwa Covid 19 dapat dikatakan sebagai Force Majeur hal ini didasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi dasar bahwa salah satu pihak dalam perjanjian menjadi dapat menunda pelaksanaan kewajibannya. Dalam hal ini perlulah dibuktikan adanya hubungan kausalitas secara langsung antara wabah COVID-19 beserta dengan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 yang berakibat pada ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban dalam suatu perjanjian.