2018
Vol 1, No 1 (2018): Al-Qisth Law Review
A peer-reviewed journal published by Faculty of Law University of Muhammadiyah Jakarta, two times a year in July and December. All papers submitted to this journal could be written in English language or Bahasa.
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. is available in print and online version.
The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Constitutional Law,Criminal Law, Civil Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in legal studies.
Donwload full issue here
2017
2003
Vol 4, No 2 (2003): JURNAL ILMIAH HUKUM
- Arovah Windiani
Undang undang NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah hukum islam
file pendukung klik disini
- Dwi Putri Cahyawti
Legalitas Partisipasi Politik Warga Negara Indonesia Sebagai Pemilik Kedaulatan Rakyat
file pendukung klik disini
- Henni Wijayanti
Urgensi Kepastian Hukum Dalam Pengyelesaian Masalah Hutang Piutang Dunia Usaha
file pendukung klik disini
- Muchta Luthfir
Komnas HAM Sebagai Sarana Penegakkan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
file pendukung klik disini
- Rantawan Djanim
Batas Batas Kemampuan Hukum Dalam Fungsinya Sebagai Alat Perubahan Sosial
file pendukung klik disini
- Pathorang Halim
Globalisasi Hukum dan Pengaturan Money Laundering
file pendukung klik disini
- Sutedjo Saptu Jalu
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Utang Piutang
file pendukung klik disini
- Sodikin
Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan Tuntutan Hukum Terhadap Pelanggan Lingkungan
Hidup
file pendukung klik disini
- Budi Astuti
Transformasi Sains Global Ke Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia
file pendukung klik disini
2009
Vol 10, No 2 (2009): JURNAL HUKUM
- Abdul Aziz Muhammad
Peraturan Sebagai Sesuatu Yang Legal Formal Dan Kenyataan Sebagai Sesuatu Yang Sosiologikal Empirikal
file pendukung klik disini
- Erna Widjajati
Aspek Filosifis Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia
file pendukung klik disini
- Muchtar Luthfi
Poligami dan Hak Asasi Manusia
file pendukung klik disini
- Ida Keumala Jempa
Suatu Tinjauan Terhadap Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dari Sudut Hukum Pidana Materil Dan
Formil
file pendukung klik disini
- Rantawan Djamin
Membangun Konstruksi Hukum Indonesia Di atas Pondasi Demokrasi Pancasila
file pendukung klik disini
- Sodikin
llegal Logging dan Money Laundring
file pendukung klik disini
- Syaiful Bakhri
Fungsi Dewan Perwakilin Rakyat Daerah Keterkaitannya Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
file pendukung klik disini
2011
Vol 12, No 1 (2011): JURNAL HUKUM
- HENNI WIJAYANTI
Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebagai Pemasok Dalam Bisnis Ritel
file pendukung klik disini
- IBNU SINA CHANDRANEGARA
Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis)
file pendukung klik disini
- M. IMAM SANTOSO
ICC 1998 dan TOC 2000: Sekilas Persamaan Dan Perbedaannya
file pendukung klik disini
- MUCHTAR LUTHFI
Batas-Batas Kebebasan Berkontak dalam hukum Indonesia dan Hukum Islam
file pendukung klik disini
- DWI ANDAYANI BUDISETYOWATI
Hakim Agung Indonesia Yang diidealkan oleh para pencari keadilan
file pendukung klik disini
- PATHORANG HALIM
Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi
file pendukung klik disini
- TINA ASMARAWATI
Pembuktian Psikiatri Forensik dalam Kejahatan Ibu Terhadap Anak Kandung
file pendukung klik disini
- A. AZIS MUHAMMAD
Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta Dan Peraturan Hak Cipta di Indonesia
file pendukung klik disini
2012
Vol 13, No 2 (2012): JURNAL HUKUM
- SUSILAWETTY
Kedudukan Hakim Dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Hakim Dalam Perspektif Pembaharu Hukum Di indonesia
- SAWITRI YULI HARTATI
Fanomena Pertahanan Syariah Terhadap Kebangkitan Usaha Kecil Menengah (UKM)
- M. IMAN SANTOSO
Pengaturan Pertahanan Dan Keamanan Di laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Peraturan Perundang Undangan Dalam Menjaga Keadaulatan NKRI
- CHAIRUL HUDA
Kontrovesi Perumusan Dan Penegakan Hukum Terhadap Delik Gratifikasi
- A. KAHAR MARANJAYA
Kebijakan Daerah Sebagai Landasan Pelaksanaann Otonomi Daerah
- TINA ASMARAWATI
Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Indonesia
- RANTAWAN DJAMIN
Penggunaan Lembaga Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia
- DWI ANDAYANI BUDISETYOWATI
Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik
- ABY MAULANA
Hubungan Kemandirian Dan Kebebasan Hakim dengan penemuan Hukum Dalam Peradilan Pidana
- IBNU SINA CHANDRANEGARA
Penafsiran Hakim Atas Undang Undang Yang Merubah Konstitusi
- SOFYAN ARIEF
Produk Hukum Naskah Akademik Untuk Kendaraan Rakitan Beroprasi Di Jalan
- MUHAMMAD MAKHFUZ
Berbagai Permasalahan Perwakilan dalam Masyarakat ditinjau dari ilmu Sosial Hukum
2014
Vol 15, No 2 (2014): JURNAL HUKUM
SEPTA CANDRA
Kejahatan Teririsme: Suatu Tijjauan Kritis Dalam Konteks Islam Dan Hak Asasi Manusia
M. ZAMRUD ZAID
Purifikasi Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Konsep Bikameralisme Indonesia
RANTAWAN DJANIM
Transformasi Sains Global Ke Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di indonesia
BACHTIAR
Format Dan Kedudukan Lembaga Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Telah Dari Aspek Pengubah Hukum
HASANUDIN HIDAYAT
Penggunaan Alasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)(Studi Terhadap Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota)
UCUP HIDAYAT
Formulasi strategi Implementasi Regulasi Tentang Desa
RIZKY MAULANA NUGRAHA
Penggunaan Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dan Implikasinya Terhadap Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WAHIB
Penerapan Ambang Batas Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia
LISDA SYAMSUMARDIAN
Perlindungan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
BAMBANG IRIANTO
Implikasi Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah Terhadap Kebebasan Beribadat MenurutUndang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.127/Pk/Tun/2009)
Vol 15, No 1 (2014): JURNAL HUKUM
- ABDUL AZIZ NASIHUDDIN
Desain Ketatanegaraan Dalam Upaya Mewujudkan Pemilukada Yang Bersih Demokratis Dan Bermartabat
file pendukung klik disini
- AGUS SALIM NASUTION
Implikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Pemerintah Pengganti Undang Undang
file pendukung klik disini
- DWI PUTRI CAHYAWATI
Perbandingan Kewenagan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Kontstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap
Peraturan Perudang Undangan
file pendukung klik disini
- FRANS SAYOGIE
Perlemen Bikameral Di Indonesia Dan Amerika Serikat
file pendukung klik disini
- LEGA RAHAYU FEBRIANA
Tujuan Hukum Islam (Maqashid Syariah) Di Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia
file pendukung klik disini
- MARIA ULFAH
Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Dalam Rancangan Undang Undang Tentang Kitab Undang
Undang Hukum Pidana
file pendukung klik disini
- M. IMAN SANTOSO
Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Pencemaran Asap,Kasus Trail Smelter, Dan Draft Act Singapore 2014
file pendukung klik disini
- SODIKIN
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam UUD 1945
file pendukung klik disini
- SURYANI SIHOMBING
Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
02/Pmk/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi
file pendukung klik disini
- TINA ASMARAWATI
Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Pidana
file pendukung klik disini
2015
Vol 16, No 1 (2015): JURNAL HUKUM
- IBNU SINA CHANDRANEGARA
Constitutional Guarentee And Independence Of Judiciary
file pendukung klik disini
- GAMALEL RIFQI SAMHUDI
Penguasaan Air Oleh Negara Sebagai Sarana Perwujudan Kemakmuran Rakyat
file pendukung klik disini
- LISDA SYAMSUMARDIAN
Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Oleh Rakyat
file pendukung klik disini
- IRIENA HERYATI
Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Masyarakat Kabupaten Rembang Terkait Pemberian Izin Usaha Pertambangan PT. Semen Indonesia Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang
file pendukung klik disini
- ABY MAULANA
Optimalisasi Pengungkapan Aset Hasil Kejahatan Dalam Pencucian Uang Melalui Penerapan Follow The Money
file pendukung klik disini
- SODIKIN
Ajaran Pertanggungjawaban Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
file pendukung klik disini
- HANA FITRIANY
Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
file pendukung klik disini
- BURHAN
Tafsir Negara Dalam Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Dasar Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
file pendukung klik disini
- M. FAZWAN WASAHUA
Penafsiran Frasa "Dipilih Secara Demokratis" Dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
file pendukung klik disini
- RR. ERNAWATI ENDAH SETYORINI
Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945