IMPLIKASI KEBERADAAN FRAKSI PARTAI POLITIK DALAM KELEMBAGAAN DPR

Dwi Putri Cahyawati, Zainal Arifin Hoesein, Eka Widadi

Abstract


Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga parlemen di Indonesia, merupakan lembaga perwakilan rakyat. Hal ini setidaknya tercermin dalam Pasal 20 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, sudah seharusnya setiap anggota DPR menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pelaksanaan fungsi ini terdegradasi setelah dalam UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 2 Tahun 2011 dikenal adanya fraksi partai politik dalam kelembagaan DPR. Walaupun keberadaan fraksi ini dimaksudkan untuk pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, namun di sisi lain fraksi juga memiliki kewenangan seperti melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR, sehingga hal ini dapat menggangu pelaksanaan fungsi DPR sebagai perwakilan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan fraksi dalam kelembagaan DPR merupakan kepanjangan partai politik dan hal ini membawa implikasi lain berupa terganggunnya pelaksanaan fungsi perwakilan rakyat oleh setiap anggota DPR menjadi perwakilan partai.

Kata Kunci: Fraksi, Partai Politik, dan DPR.


Full Text:

PDF

References


Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Bakhri, S. (2017). Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum (Cetakan ke-1). Depok: Rajawali Pers.

Budiardjo, M. (1994), Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sirajuddin dan Winardi. (2005). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press.

Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2010) Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.

Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu politik. Jakarta : PT. Gramedia.

Rais, M. A. (1986). Demokrasi dan Proses Politik. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.




DOI: https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.44-69

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Al-Qisth Law Review

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Jakarta 15419

Mailing Address

aqlawreview@umj.ac.id

Powered by Puskom-UMJ