KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DALAM PRESPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi)

Ahmad Yani, Ashfya Dhilla Nur Azmi, Muhammad Luthfie Hakim, Arifudin Arifudin

Abstract


Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), merupakan bagian dari upayah reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin transfaran, efisien, dan berkeadilan. Sebagai perangkan daerah, DPMPTSP berhadapan langsung dengan masyarakat yang ingin mendapakatkan pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan, seperti halnya DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi sampai dengan kurun waktu Juni Tahun 2022. Dalam hal ini, apakah DPMPTS Kabupaten Sukabumi dalam meberikan pelayanan  telah sejalan dengan prinsip good governance, dan jika belum, perbaikan apa yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penyimpulkan bahwa dalam implementasinya, DPMPTS Kabupaten Sukabumi masih belum sepenuhnya memenuhi good governance khususnya asas kepastian hukum, karena pelayanan belum sepenuhnya terpadu dan satu pintu. Kendala lainnya adalah, sosialisasi yang dilakukan perlu dimaksimalkan agar masyarakat secara luas dapat lebih memahami lagi berbagai layanan yang diberikan oleh DPMPTS Kabupaten Sukabumi.

 

The existence of the Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) is part of the bureaucratic reform efforts to realize more transparent, efficient and equitable public services. As a regional instrument, DPMPTSP is directly dealing with the public who want to get services both licensing and non-licensing, such as the DPMPTSP of Sukabumi Regency. This research was conducted to find out the implementation of DPMPTSP of Sukabumi Regency until June 2022. In this case, whether the DPMPTSP of Sukabumi Regency in providing services is in line with the principles of good governance, and if not, what improvements are needed. The research method used was empirical legal research method. The results of the study concluded that in its implementation, DPMPTS of Sukabumi District still did not fully fulfill good governance, especially the principle of legal certainty, because the service was not fully integrated and one door. Another obstacle is that socialization needs to be maximized so that the wider community can better understand the various services provided by DPMPTSP Sukabumi District.

 


Full Text:

PDF

References


Aditya, Z.F, Bimasakti, M.A, Erliyana, A. (2023). Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia, Cetakan Ke-1, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 261

Busrizalti, M. (2013). Hukum pemda: Otonomi daerah dan implikasinya. Total Media.

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Ugm Press. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fV0XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Agus+Dwiyanto,+Mewujudkan+Good+Governance+Melalui+Pelayanan+Publik&ots=jP-pFAtg6K&sig=O20VRuc4H9xd50U97NSHHQjsmec

Hr, R. (2014). Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kasmir, D. (2006). Kewirausahaan. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Indonesia.

Maulidiah, S. (2014). Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN). CV. Indra Prahasta. https://repository.uir.ac.id/1967/1/pelayanan%20publik%20full.pdf

Purwanto, E.A. (2016). “PELAYANAN PUBLIK, Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS”, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Edisi Revisi November Tahun 2016, hlm.12.

Sunggono, B. (2003). Metodologi penelitian hukum. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=932&keywords=

https://dpmptsp.sukabumikab.go.id/web/pages/tupoksi diakses pada tanggal 22 Februari 2022 pada pukul 22.04.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukabumi Diakses Pada 20 Juli 2022, Pukul 15:30

https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/635/Standar-Pelayanan-Publik.html diakses tanggal 27 Juli 2022 Pada Pukul 12.03 WIB.




DOI: https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.2.215-237

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL Al-Qisth Law Review INDEX BY:

Al-Qisth Law Review

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Jakarta 15419

Mailing Address

aqlawreview@umj.ac.id

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Powered by Puskom-UMJ