PENGATURAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

surohmat surohmat

Abstract


Keberadaan pasal-pasal ketentuan pidana di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penegasan terhadap adanya penegakan hukum pidana di bidang tindak pidana yang berhubungan dengan Pemilu. Sementara itu di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu.

Oleh karena itu, terdapat masalah yang berkenaan dengan : aspek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu, dan pengaturan hukum mengenai ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu.

Kedua masalah itu dilihat dalam perspektif penegakan hukum dan sanksi pidana dalam perundang-undangan di bidang pemilu. Melalui penelitian yang bersifat normatif, diperoleh kesimpulan, bahwa aspek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu berkenaan dengan adanya materi muatan yang berhubungan dengan konsepsi hukum mengenai perbuatan dan/atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu; Pengaturan hukum mengenai ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu, menempatkan adanya ketegasan terhadap adanya subjek hukum yang dapat dikenakan pidana yang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, penegakan hukum pidana di bidang Pemilu didasarkan pada adanya peran dari kelembagaan penegakan hukum yang dimotori oleh lembaga Badan Pengawas Pemilu, termasuk apabila ada dugaan tindak pidana pemilu yang selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga penegak hukum pidana pada umumnya.

 

Kata kunci :  Pemilihan Umum, Ketentuan Pidana, tindak pidana Pemilu

Full Text:

PDF

References


Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana (Bagian Pertama), Bandung: Alumni, 1987

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

____________, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006

HM. Lacia Marzuki, Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Akuntabel, disampaikan pada Seminar Nasional, bertema Arah dan Kebijakan Hukum Pemerintah Baru, magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, 15 Januari 2005

IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997

Lawrence M. Friedman, American law, New York: W.W. Norton and Company, 1984

Mardjono Reksodiputro, “Menuju pada Satu Kebijakan Kriminal (Lembaga Pra penuntutan sebagai “ruang komunikasi”)” dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1999

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: UNDIP, 1995

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, Cetakan Kedua, 2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

Sulistyowati Irianto dan Sidharta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum




DOI: https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.99-128

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Al-Qisth Law Review

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Jakarta 15419

Mailing Address

aqlawreview@umj.ac.id

Powered by Puskom-UMJ