ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT
Isi Artikel Utama
Abstrak
Rincian Artikel
Referensi
Anderson, James E. 1979. Public Policy Making, Holt, Renehart and Winston. New York.
Anderson, James E. 2006. Public Polisy Making: An Introduction. Wadsworth. Belmont.
Dunn, William N. 2003. “ Pengantar Analisis Kebijakan Publik “(Edisi kedua)” terjemahan: Samodra Wibawa, Diah Asitasani, Agus HH, Erwan Agus P, Gadjah , Cetakan Keempat. Mada University Press. Yogyakarta:
Dye, Thomas R. 2005. Mewujudkan Good Governance, Melalui Pela-yanan Publik. Yogyakarta: JICA-Gadjah Mada University Press.
Dye, Thomas R. 2011. Understanding Public Policy. Longman. Singapore.
Edward III, dan Sharkansky,George, 1980. Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press. Washington. http://www.pangisyarwi. (22 Maret 2013).
http://www.google.com (Prajogo U. Hadi dan Valeriana Darwis 2011 (22 Maret 2013)
http://www.kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-Tentang- Pengadaan-Dan-Penyaluran-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian. http://www.pangisyarwi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140:evaluasi -kritis-kebijakan-pupuk-bersubsidi-di-indonesia-tulisan-bagian-kedua&catid=8&Itemid=103
http://www.kemendag.go.id/pusdiklat/news/wawasan/14
Islamy, M. Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 521.33/Kep.1495-Binprod/ 2012 Tentang Alokasi Pupuk Ber-subsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan tahun 2013.
Keputusan Bupati karawang Nomor: 521/Kep.58-Huk/2015 Tentang Har-ga Eceran Tertinggidan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2015
Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media. Yogyakarta.
McNabb, David. 2002. Research Methods in Public Administration & Nonprofit Management: Quantita-tive & Qualitative Approaches. M.E. Sharpe.
Moleong, J. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan 22. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
Muharjono, Zein Syarif. 2006. Pembangunan Pertanian. Jakarta. Universitas Terbuka.
Peraturan Presiden Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Pengawasan.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 122/Permentan/SR.130/11/2013 ten-tang Kebutuhan Pupuk Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
Peraturan Menteri Perdagangan, 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Penya-luran Pupuk dan Pengadaan Pupuk -pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Sularno dan Bambang Irawan. 2016. Analisis Kebijakan Pengadaan dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Hasil Penelitian Hibah Bersaing Dikti tahap I tahun 2014.
Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Admi-nistrasi Publik Kontemporer Ken-cana Prenada Media Group. Jakarta.
Wahab, Solichin, Abdul. 2005. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Im-plementasi Kebijakan Negara. PT Bumi Aksara. Jakarta.