DAMPAK PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA BIROKRASI UNTUK MENCAPAI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN

Sharfina Fildzah Amalia, Muhammad Khoirul Anwar

Abstract


Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang besar antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat diatasi dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital yang disebut e-government atau lebih dikenal dengan e-government. E-government tidak hanya sebuah situs web di Internet, tetapi juga mencakup berbagai fungsi yang sangat luas, termasuk proses dan struktur mempromosikan berbagai bentuk interaksi elektronik antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi ini bertujuan untuk mendorong dan mendorong terwujudnya demokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat juga dikatakan bahwa e-government sejalan dengan karakteristik pengelolaan pemerintahan yang transparan dan efisien Dalam hal manajemen pemerintahan. Solusi yang diberikan oleh e-government tidak hanya membutuhkan terminologi teknis sistem informasi dan teknologi komunikasi, tetapi juga reorientasi birokrasi secara menyeluruh, terutama kesadaran menjalankan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam e-government. Di satu sisi, perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus dimulai dengan komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi secara profesional. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah masyarakat, pihak swasta dan pemerintah membutuhkan interaksi dan sinergi yang baik untuk mencapai implementasi e-government yang terbaik.

Kata kunci: e-government, budaya, birokrasi

Full Text:

PDF

References


Buku :

Andrianto, Nico. 2007. Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government. Malang: Banyumedia Publishing.

Campo, Salvatore Schiavo and Sundaram, Paschampet. 2002. To Serve and To Preserve: Improving Public Administration in A Competitive World. Asean Development Bank. E-governancein Depth.

E Prasojo dan T Kurniawan. 2004. hambatan dalam Penerapan E-government di Indonesia. Laporan Penelitian. dia Fisip UI.

Heeks,Richard. 2003. Most e-government for Development Project Fail: How Can Risk be Reduced?. iGovernment Working Paper Series. Manchester: Institute for Development Policy and Management.

Indrajit, Richardus E. 2002. Electronic Government. Yogyakarta:

Andi Offset .2004. E-government strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta:

Andi Offset. Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Kegagalan Penerapan E-government dan kegiatan tidak Produktif dengan Internet. Yogyakarta. Gama Press. Purwandani,

Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media class.

Winarno, Budi. 2002. Teori serta Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo.

Jurnal :

Rokhman, Ali. 2008. Potret dan hambatan e-government Indonesia. inovasi Online. Edisi Vol 11/XX. Juli 2008.

Peraturan/Undang-Undang :

Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang isu dan Transaksi elektronik.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika).

Instruksi Presiden No . 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan e-Government.




DOI: https://doi.org/10.24853/penta.2.1.25-40

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal Visitors

Flag Counter

 

View My Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Powered by Puskom-UMJ