Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia

Authors

  • Mawar Mawar Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah
  • Lusi Andriyani Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah
  • Armyn Gultom Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah
  • Khofifah Ketiara Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah

Abstract

Penyebaran Virus Covid-19 yang terjadi saat ini semakin mengskhawatirakan dengan jumlah peningkatan kasus yang sangat tajam setiap harinya.  Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus Covid-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Langkah yang ditempuh pemerintah ialah dengan melalui implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun kebijakan ini teryata berdampak pada aspek sosial ekonomi yang sangat besar di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak sosial ekonomi kebijakan PPKM di Indonesia. Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM memberikan dampak yang sangat besar dalam sektor sosial ekonomi. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi   Kebijakan PPKM juga telah memberi dampak dalam interaksi hubungan sosial. Pembatasan aktivitas dan interaksi antar manusia menjadi persoalan sosial karena kejenuhan dan kebosanan yang melanda selama mengikuti ketentuan harus di rumah saja. Persoalan lain adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin yang secara signifikan membuat jumlah pengemis, anak-anak jalanan, para gelandangan dan tunawisma meningkat bahkan sangat mungkin menambah jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa. Angka perceraian berpotensi meningkat karena timbulnya permasalahan di rumah tangga karena himpitan ekonomi. Angka pengangguran yang semakin melonjak dengan sendiri akan menyebabkan tindakan kriminalitas juga meningkat. Dampak ekonomi dan sosial diatas tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang diterapkan agar kondisi masyarakat tidak semakin memburuk.

Author Biographies

Mawar Mawar, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah

Lusi Andriyani, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah

Armyn Gultom, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah

Khofifah Ketiara, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah

References

Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Media Komputindo.

Fischer, F. (2007). Deliberative Policy Analysis as Parctical Reason : Integrating Emperical and Normative Arguments. Dalam Frank Fisher, Gerrald J. Miller and Mara S. Sidney. Handbook of Public Analysis : Theory, Practical and Methods, 223-236. Boca Raton, FL : CRC Press

Agustinus, Leo. (2017). Analisis Kebijakan penanganan wabah covid 19 : Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, Vo. 16 No.1

Fhatoni, Ahmad. (2020). Dampak covid 19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah terhadap UMKM di Wiyung Surabaya. Oleh Ahmad Fhatoni. Jurnal Prodi Ekonomi Syariah Vo.3 No.1.

Mars, D., & Smith, M. (2000). UndestandingPolicy Network: Toward a Dialectical Approach, Political Studies, 48(1), 4-21.

Ristyawati, Aprista. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Masa Pandemi Covid 19 Oleh Pemerintah sesuai Amanat UUD 1945. Administrative Law and Governance Journal, Vo.3 No.2.

Tanoh Aduhene, David.,& Osei Assibery, Eric. (2020). Socio-economic impact of COVID-19 on Ghana’s economy: challenges and prospects. International Journal of Social Economics. DOI 10.1108/IJSE-08-2020-0582.

Zili. Peterson. (2020). Covid 19 in Africa:socio-economic impact, policy response and opportunities. International Journal of Sociology and Social Policy. DOI 10.1108/IJSSP-05-2020-0171.

ASEAN. 2020. The economic impact of the COVID-19 outbreak on developing Asia. ASEAN Integration Monitoring Directorate (AIMD) and Community Relations Division (CRD), 9(128), 1–14.https://doi.org/10.22617/BRF200096

Baker, Bloom, & Davis. (2020). COVID-induced economic uncertainty and its consequences | VOX, CEPR Policy Portal. 1–8.

IMF. 2020. FISCAL MONITOR : Policies to Support People During teh COVID-19 Pandemic. International Monetary Fund (IMF).

Kompas.2020. Dampak Corona, Bisnis Transportasi Merugi dan Beralih Fungsi. Kompas TV. https://www.kompas.tv/article/78453/dampak-corona-bisnis-transportasi-merugi-dan-beralih-fungsi.

Sugiari, L. P. (2020). Dampak Covid-19 bagi Pariwisata Jauh Lebih Parah dari Bom Bali. Bali Bisnis. https://bali.bisnis.com/read/20200410/538/1225373/dampak-covid-19-bagi-pariwisata-jauh-lebih-parah-dari-bom-bali

Downloads

Published

2021-11-16