PENGEMBANGAN MODEL DETEKSI PELANGGARAN HUKUM DI LAUT

Wahyu Sigit Purwoko

Abstract


Sebagai Negara Kepulauan dengan luas wilayah daratan dan lautan yang luas. Indonesia memiliki sumber daya kelautan potensial yang sangat melimpah dan berpotensi menyebabkan eksploitasi berlebih dan kerugian. Saat ini Bakamla, menerapkan metode deteksi serta aktivitas intelijen untuk operasi keamanan Bakamla. Penelitian dalam rangka memperoleh model pendeteksian pelanggaran hukum yang digunakan oleh Bakamla. Model pengembangan yang dimaksud yaitu model pengembangan deteksi pelanggaran di laut. Untuk mengetahui pengembangan model deteksi, digunakan analisis tulang ikan untuk mengungkap penyebab dan hambatan yang dialami yaitu tantangan analitis, organisasi dan birokrasi, bias informasi, kepemimpinan dan kebijakan. Fokus penelitian ini adalah pendekatan sistem informasi geografis dalam fitur analisis spasial. Skala density diilustrasikan dengan nuansa kuning (rendah) hingga merah (tinggi) di tahun 2015. Dengan demikian diperoleh kloropleth (peta dengan warna yang bervariasi sesuai dengan skala kerapatan) berupa deteksi pelanggaran berwarna merah (tinggi) dan berwarna kuning (rendah) pada sektor tertentu. 


Full Text:

PDF

References


Aleshelkh, AA., Helali, H., Behroz, HA., 2002. Web GIS: Technologies and Its Applications. Symposium on Geospatial Theory, Processing and Applications.

Chakravorty, S., 1995. Identifying Crime Clusters: The Spasial Priciples. Middle States Geographer, 1995, 28:53-58. Departemen of Geography and Urban Studies Temple University, Philadelphia.

Dirjen Bea dan Cukai, 2016, Paparan Pengawasan Dirjen Bea dan Cukai.

Ferreira, J., Joao, P., dan Martins, J. 2012. GIS for Crime Analysis – Geography for Predictive Models. The Electronis Journal Information System Evaluation. Vol 15. Issue 1.

Ikhtiari, R. W., 2011. Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010.

Lemhanas, 2012, Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI. Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 14, hal. 74 - 87.

Marsetio. 2014. Orasi Ilmiah. Manajemen Strategis Negara Maritim Dalam Perspektif Ekonomi Dan Pertahanan. STIMA. Jakarta.

Gupta, M.B., 2014. A framework of intelligent decision support system for Indian police. Journal of Enterprise Information Management. Vol. 27 Iss 5 pp. 512 – 540.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Prunckun, H., 2010. Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis. United Kingdom: The Scarecrow Press Inc.

Quarterdeck. 2015. Wadah Pemikir (Think Tanks) Maritim Versus Kajian Produk “Inside of The Box”. Forum Kajian Pertahanan Dan Maritim. Vol. 9, No.6, hal. 1-16.

Soedewo A., 2016. Peran Bakamla RI, (Online).(http://infodarianda.com/info/19216, diakses 26 Agustus 2016: 20.15 WIB).

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


==============================================================================================================

Prosiding SEMNASTEK Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. Cempaka Putih Tengah 27
Jakarta Pusat 10510
T. 021.4256024, 4244016 / F. 021.4256023

ISSN : 2407 – 1846
e-ISSN : 2460 – 8416

==============================================================================================================

Powered by Puskom-UMJ