PERKEMBANGAN KONSEP SMART CITY DALAM MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI: STUDI PADA PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Adithya Raidipa Wisesa
Yolanda Isroyanti
Renny Anggarani Nur Prasasti

Abstract

Guna mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi cerdas (smart city) dan kota yang layak huni (liveable city) tentunya perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan lebih profesional, modern, maju dan akuntabel, sehingga memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan atau studi literatur dimana penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada berasal dari berbagai sumber seperti jurnal atau penelitian terdahulu. Konsep smart city yang tertuang pada Laporan Akhir Kajian Penilaian dan Penyusunan Blue Print Kota Tangerang Selatan. Hal ini didasarkan pada PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu frame work smart city yaitu livable city merupakan sebuah istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik maupun aspek non fisik.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

References

  1. AIchholzer, R. S. (2014). The Impact Of Social MediaUSe On Local Goverment Organizationaland Public Policy. New Jersey: Lisa Mahajan-Cusack.
  2. Alamsyah. 2003. Pengaruh Perilaku Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Kabupaten Lebak Provinsi Banten). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
  3. Asropi 2008. Budaya Inovasi dan Reformasi. Jurnal IlmuAdministrasi, volume V Nomor 3. September 2008.
  4. Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti- corruption tools for societies. Government Information Quarterly, 27(3), 264–271.
  5. Darmawan. 2015. Kinerja Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Reklame Insidental di Kabupaten Purwakarta. Disertasi Program Pasca sarjana Universitas Padjadjaran Bandung
  6. Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta.Universitas Gajah Mada.
  7. BPS. (2021, Oktober 06). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2020. Retrieved from www.bps.go.id: https://www.bps.go.id/publication/2021/10/06/c17a0162c93579c862278ae6/indeks-pembangunan-teknologi- informasi-dan-komunikasi- 2020.html
  8. Fitri Supriyantiwi, d. (2019). Implementasi Konsep Smart City Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Tangerang Selatan. Prosiding Seminar Nasional HUMANIS, 16-24.
  9. GDRB. (2010). Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
  10. KEMENPANRB. (2016, September 02).
  11. Smart City, Solusi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Retrieved from menpan.go.id: https://www.menpan.go.id/site/berita -terkini/menpanrb-smart-city-solusi- tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik
  12. Kompas. (2018, Desember 04). Upaya Tangsel Jadi Smart City pada 2021. Retrieved from
  13. https://megapolitan.kompas.com/: https://megapolitan.kompas.com/rea d/2018/12/04/09502771/upaya- tangsel-jadi-smart-city-pada- 2021?page=all
  14. LPPD. (2020). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan: Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
  15. Masterplan Smart City. (2018). Executive Summary Masterplan Smart City Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022. Tangerang Selatan: Tangerang Selatan.
  16. RPJMD. (2016-2021). Rencana
  17. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan 2016-2021. Tangerang Selatan: Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan.
  18. Saphira, A. (2019). Kebijakan Tangsel Smart City Melalui Penggunaan Aplikasi SIARAN di Kota Tangerang Selatan. repository.uinjkt.ac.id, 1-
  19. Siagian, S. (1994). Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
  20. Supriatna, Y. R. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan. Bandung: Alfabeta.
  21. Sepehrdoust, H. (2018). Impact of information and communication technology and anancial development on economic growth of OPEC developing economies. Kasetsart Journal of Social Sciences, 40(3), 546– 551.
  22. Shim, D. C., & Eom, T. H. (2008). E-
  23. government and anti-corruption: Empirical analysis of international data. International Journal of Public Administration, 31(3), 298–316.
  24. Shirazi, F. (2008). The contribution of ICT to freedom and democracy: An empirical analysis of archival data on the Middle East. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 35(1), 1–24.
  25. West, D. M. (2004). E-government and the transformation of service delivery and citizen attitudes. Public Administration Review, 64(1), 15–27.
  26. Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.