IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SATU MILYAR SATU DESA DI KABUPATEN BOGOR (STUDI DI DESA PASIR ANGIN KECAMATAN CILEUNGSI)

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang prinsip-prinsip good governance yang berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih untuk kesejahteraan masyarakat. Good governance merupakan bagian strategis yang digunakan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan termasuk pada pengelolaan sumber-sumber keuangan Desa. SAMISADE merupakan program Pemerintah Kabupaten Bogor berupa bantuan keuangan khusus yang anggarankan dari APBD Kabupaten Bogor untuk diproyeksikan untuk pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa. Implementasi prinsip good governance meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan SAMISADE menjadi skala prioritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan SAMISADE pada tahun 2021. Sasaran penelitian ini adalah Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan wawancara, studi dokumentasi, serta observasi dengan metode analisis data yaitu data collection, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance dalam pengelolaan SAMISADE di Desa Pasir Angin secara umum terimplementasi dengan baik meliputi akuntabilitas dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur dan mekanisme, trasnparansi yang dikelola cukup baik kendati tidak semua masyarakat dapat menjangkau laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa, dan partisipasi masyarakat yang terlibat bersama Pemerintah Desa Pasir Angin dalam merealisasikan SAMISADE. Faktor pendukung dalam pengelolaan SAMISADE di Desa Pasir Angin meliputi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, komunikasi, dan manajemen koordinasi dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan faktor penghambat tidak terlalu signifikan yakni faktor cuaca seperti hujan sehingga lambat dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur.