HAKIM AGUNG INDONESIA YANG DIIDEALKAN OLEH PENCARI KEADILAN

Dwi Andayani Budisetyowati

Abstract


Abstract

Indonesia is a nation state based on law, it is stated in the Constitution of 1945 NRI. As also has been a national consensus that the nation Indonesia is committed to realize the ideals of Pancasila law. Ideals of law will affect the effectiveness of the legal validity of such ideals people. Eventhough, law still requires judicial authorities. One of the perpetrators of judicial power as stipulated in article 24 paragraph (2) of NRI Constitutions In 1945 the Supreme Court. Therefore the Supreme Court is expected to have the Chief Justice who has the integrity and quality, capable berperaan as a reformer of law in creating an idealized clean Judicial justice seekers.

 

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, hal ini dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana juga telah menjadi konsensus Nasional, bahwa bangsa Indonesia berkomitmen mewujudkan cita hukum Pancasila. Cita hukum akan berpengaruh terhadap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.Walaupun demikian cita hukum masih memerlukan kekuasaan kehakiman. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah Mahkamah Agung. Oleh karenanya Mahkamah Agung dituntut untuk memiliki Hakim Agung yang memiliki integritas dan kualitas, mampu berperaan sebagai pembaru hukum dalam mewujudkan Peradilan yang bersih yang diidealkan para pencari keadilan.


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A Hamid S Attamimi. ”Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia”. Dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Disunting oleh Oetojo Oesman dan Alfian. Jakarta : BP-7 Pusat, 1992.

Bambang Widjojanto. ”Model Seleksi Calon Hakim Agung Yang Ideal Dalam Menyongsong Sistem Kamar di MA”. Makalah dalam Seminar Reformasi Metode Seleksi CHA. KY RI, 10 Maret, 2011.

Dwi Andayani Bs. ”Peran Hakim Agung Sebagai Agent Of Change untuk Meningkatkan Kualitas Putusan Dalam Mewududkan Law and Legal Reform”. Makalah, 2009.

Harifin A Tumpa. ”Konstruksi dan konsep sistem Kamar dan Penerapannya di Mahkamah Agung”. Makalah dalam Seminar Reformasi Metode Seleksi CHA, KY-RI, 10 Maret 2011.

Jimly Asshiddiqie. Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Moh. Mahfud MD. ”Revitalisasi Pancasila sebagai Cita Negara Hukum”. Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-65 FH-UGM, Yogyakarta Februari 2011.

Mas Achmad Santosa. Pembaruan Hukum Indonesia: Agenda yang Terabaikan. Jakarta, Melibas, 2004, hlm. 17-18.

Rifqi Sjarif Assegaf. “Mahkamah Agung dan Gerak Perubahan”, dalam Arief T. Surowidjojo (editor). Pembaharuan Hukum: Kumpulan Pemikiran Alumni FHUI. Jakarta : Iluni-FHUI, 2004.

Bagir Manan. “Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman dengan Reformasi Mahkamah Agung”, dalam Jurnal Keadilan vol. 2, No. 6, Tahun 2002.

Mochtar Kusumaatmadja. “Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang”, dalam Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung, Alumni, 2002.

Sudikno Mertokusumo. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Yahya Harahap, M. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1997.

Wantjik Saleh. Kehakiman dan Peradilan, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1977.

Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan :

UUD NRI Tahun 1945

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Cetak Biru (Blueprint) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.

Cetak Biru (Blueprint) Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.

Draft Akademis RUU Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: LeIP, PSHK, dan MTI, 2001.

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. “Andai Saya Terpilih... Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua MA. Jakarta: LeIP, 2002.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Kegiatan Mahkamah Agung RI Tahun 2001 - 2002. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002.

Mahkamah Agung RI dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Al-Qisth Law Review



Al-Qisth Law Review Indexed by:

Google Scholar          IPI 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

ISSN CETAK  : 2579-3691

ISSN ONLINE: 2580-2372

Powered by Puskom-UMJ