PENGATURAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI
Abstract
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku
Churchill, RR. and Lowe, AV (1999), The Law of the Sea, Third Edition, Juris Publishing, Manchester University Press, UK.
Mochtar Kusumaatmadja (1978), Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Bandung, Cetakan Pertama, Agustus.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomro 45 Tahun 2009
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Al-Qisth Law Review
Al-Qisth Law Review Indexed by:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN CETAK : 2579-3691
ISSN ONLINE: 2580-2372