- ABDUL AZIZ NASIHUDDIN
Desain Ketatanegaraan Dalam Upaya Mewujudkan Pemilukada Yang Bersih Demokratis Dan Bermartabat
file pendukung klik disini
- AGUS SALIM NASUTION
Implikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Pemerintah Pengganti Undang Undang
file pendukung klik disini
- DWI PUTRI CAHYAWATI
Perbandingan Kewenagan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Kontstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap
Peraturan Perudang Undangan
file pendukung klik disini
- FRANS SAYOGIE
Perlemen Bikameral Di Indonesia Dan Amerika Serikat
file pendukung klik disini
- LEGA RAHAYU FEBRIANA
Tujuan Hukum Islam (Maqashid Syariah) Di Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia
file pendukung klik disini
- MARIA ULFAH
Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Dalam Rancangan Undang Undang Tentang Kitab Undang
Undang Hukum Pidana
file pendukung klik disini
- M. IMAN SANTOSO
Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Pencemaran Asap,Kasus Trail Smelter, Dan Draft Act Singapore 2014
file pendukung klik disini
- SODIKIN
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam UUD 1945
file pendukung klik disini
- SURYANI SIHOMBING
Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
02/Pmk/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi
file pendukung klik disini
- TINA ASMARAWATI
Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Pidana
file pendukung klik disini
Al-Qisth Law Review Indexed by:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN CETAK : 2579-3691
ISSN ONLINE: 2580-2372