SEPTA CANDRA
Kejahatan Teririsme: Suatu Tijjauan Kritis Dalam Konteks Islam Dan Hak Asasi Manusia
M. ZAMRUD ZAID
Purifikasi Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Konsep Bikameralisme Indonesia
RANTAWAN DJANIM
Transformasi Sains Global Ke Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di indonesia
BACHTIAR
Format Dan Kedudukan Lembaga Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Telah Dari Aspek Pengubah Hukum
HASANUDIN HIDAYAT
Penggunaan Alasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)(Studi Terhadap Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota)
UCUP HIDAYAT
Formulasi strategi Implementasi Regulasi Tentang Desa
RIZKY MAULANA NUGRAHA
Penggunaan Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dan Implikasinya Terhadap Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WAHIB
Penerapan Ambang Batas Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia
LISDA SYAMSUMARDIAN
Perlindungan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
BAMBANG IRIANTO
Implikasi Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah Terhadap Kebebasan Beribadat MenurutUndang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.127/Pk/Tun/2009)
Al-Qisth Law Review Indexed by:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN CETAK : 2579-3691
ISSN ONLINE: 2580-2372